Deklarasi Pemilu Damai, Ketua Bawaslu TPI: Tolak & Lawan Politik Uang

Deklarasi Pemilu Damai, Ketua Bawaslu TPI: Tolak & Lawan Politik Uang

Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini memimpin proses Deklarasi Pemilu Damai 2024 bersama Walikota, Stakeholder dan Partai Politik Se-Kota Tanjungpinang (Ist)

DK – Tanjungpinang – Guna menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang demokratis, Bawaslu Kota Tanjungpinang menggelar Deklarasi Pemilu Damai 2024 dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Hotel CK Tanjungpinang, Rabu (23/11/2022).

Deklarasi tersebut ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan deklarasi bersama, oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang, KPU Kota Tanjungpinang, Walikota Tanjungpinang, Stakeholder, 23 Partai Politik Se-Kota Tanjungpinang, sebagai bentuk komitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan Pemilu Damai. Ada lima pernyataan penting yang dibacakan bersama dalam deklarasi ini, diantaranya komitmen untuk menjaga tahapan Pemilu secara santun, damai, dan demokratis, demi terwujudnya Pemilu yang bersih dan Berintegritas, serta akan menolak dan melawan Politik Uang, Berita Hoaks, dan Politisasi SARA.

Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini, M.Kom.I menjelaskan bahwa Deklarasi Pemilu Damai dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif ini bertujuan untuk membangun kesadaran semua pihak agar mewujudkan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang demokratis, berintegritas dan berkualitas dalam suasana damai, aman dan kondusif. Harapan tersebut akan tercapai jika semua pihak menggalang persatuan, kesatuan dan kebersamaan, meski berbeda dalam warna, pilihan dan dukungan. Serta komitmen memastikan proses tahapan Pemilu sesuai peraturan dan perundang undangan. Mencegah semua potensi kerawanan dan pelanggaran, terutama dengan bersama-sama, tolak dan lawan politik uang, berita hoaks hingga politisasi SARA.

Sementara itu, Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S.Ip dalam sambutannya mengapresiasi Bawaslu Kota Tanjungpinang yang telah menggagas kegiatan deklarasi Pemilu Damai, serta mengajak semua pihak untuk berperan dan bekerjasama dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga Pemilu terlaksana dengan baik dan damai. Serta mendukung Bawaslu sebagai Polisi Pemilu untuk mengedepankan pencegahan terhadap semua potensi pelanggaran Pemilu.

Sedangkan, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Said Abdullah Dahlawi dalam sambutannya secara daring, mengungkapkan beratnya tantangan Pemilu 2024 karena beririsan tahapan Pemilu untuk legislatif dan presiden pada 14 April, dengan tahapan Pilkada pada 24 November. Menurutnya ini suatu tantangan yang hanya dapat diatasi jika semua pihak bersatu padu dalam menyukseskannya.

Selanjutnya, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif disampaikan akademisi kampus UMRAH Tanjungpinang Dr. Suryadi, M.H, diantara pemaparannya, ia mengajak kepada seluruh Partai Politik dan masyarakat untuk bersama-sama menolak dan melawan politik uang, karena merupakan “racun demokrasi” yang telah dilarang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, serta memiliki dampak bahaya dan merusak dalam berbagai aspek, diantaranya berpotensi terpilihnya wakil rakyat dan pemimpin yang sarat dengan korupsi karena berfikir balik modal, sehingga yang dirugikan masyarakat, seharusnya bekerja memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui program nyata.

Deklarasi Pemilu Damai (Ist)

Melalui kegiatan ini, sekaligus mengenalkan aplikasi yang telah dirancang dan dimutakhirkan oleh Bawaslu RI, yaitu “Sigaplapor” untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu secara online, dan “SIPS” untuk mengajukan sengketa proses Pemilu secara online.

Menariknya, deklarasi ini diwarnai dengan kegiatan kebudayaan melalui Pembacaan Puisi dengan tema “Pemilu Damai” oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Joko Yuhono, dengan iringan alat musik tradisional Melayu bersama tim Dewan Kesenian Kepulauan Riau.

Sambutan Ketua Bawaslu Tanjungpinang, M Zaini (Ist)

Kegiatan deklarasi tersebut berlangsung lancar dan khidmat. Tampak hadir, unsur Kasat Intel Polresta Tanjungpinang, Pasi Intel Kodim 0315 Tanjungpinang, Sekban Kesbangpol, Satpol PP, Ketua Ormas antar umat beragama, Perguruan Tinggi, OKP, organisasi kemahasiswaan, dan Panwaslu Kecamatan.(Hs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.