Pembangunan Ditunda Pemprov, Sirajudin Nur : Ini Blunder.

Pembangunan Ditunda Pemprov, Sirajudin Nur : Ini Blunder.

Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur (Ist)

DK – Batam – Keputusan Pemerintah Provinsi Kepri menunda pelaksanaan pembangunan di semester II 2022 menuai kritik dari anggota DPRD Kepri.

Salahsatunya datang dari Sirajudin Nur, yang menyatakan kebijakan Pemerintah ini justru blunder ditengah melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Ia menegaskan langkah pemerintah ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, mengingat kegiatan kegiatan padat karya yang seharusnya bisa mendorong pergerakan ekonomi masyarakat justru tidak dilaksanakan, seperti pembangunan infrastruktur skala mikro.

”Ini bisa menghambat (pertumbuhan ekonomi), mengingat kegiatan padat karya menjadi tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya kepada media ini (6/8).

Selain itu Sirajudin Nur juga menyayangkan jika pemerintah menahan belanja konsumsi ke masyarakat dan industri kecil menengah. Karena kebijakan menunda kegiatan kegiatan pembangunan seperti ini akan berdampak pada berkurangnya uang yang beredar di masyarakat dan menurunnya kemampuan usaha kecil menengah untuk memperoleh penghasilan.

Sebagai solusi, Sirajudin Nur menyampaikan tiga langkah strategis yang bisa diambil pemerintah untuk mengantisipasi deviasi target pendapatan dari sektor pajak daerah sebagai berikut :

Pertama, mendorong ekonomi bawah untuk bertumbuh melalui program padat karya skala mikro, kedua, memperbanyak belanja konsumsi langsung pemerintah ke masyarakat dan industri kecil menengah, ketiga menunda pelaksanaan proyek proyek infrastruktur skala makro yang menggunakan anggaran besar, dan keempat, refocussing program infrastruktur makro ke program skala mikro berbasis penguatan ekonomi kerakyatan.

Ia mengingatkan Pemerintah agar tidak selalu memandang persoalan ekonomi dari sudut konsumen saja (pemerintah), tapi juga dari sisi produsen atau penyedia barang/jasa yang akan terdampak. Karena setiap pengeluaran pemerintah adalah keuntungan bagi masyarakat.

“Jika kemampuan daya beli masyarakat meningkat, secara otomatis kemampuan untuk membayar pajak daerah juga ikut meningkat,” tutupnya. (Hs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *