IMPKR-Pekanbaru Mengutuk Keras Keretakan Hubungan Gubernur & Wakil Gubernur Kepri

IMPKR-Pekanbaru Mengutuk Keras Keretakan Hubungan Gubernur & Wakil Gubernur Kepri

Mahasiswa Minta Gubernur & Wakil Gubernur Fokus Bantu Rakyat

Ketua Ikatan Mahasiswa Kepulauan Riau- Pekanbaru, Hidayat (Ist)

DK-Kepulauan Riau-Tidak harmonisnya  hubungan antara Gubernur Ansar Ahmad dengan Wagub Kepri, Marlin Agustina mencuat ke permukaan. Dalam kunjungan kerjanya ke Batam kemarin, Gubernur Ansar akhirnya membuka alasan retaknya hubungan antara dirinya Wagub.

Dalam kunjungan kerjanya ke Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/8) lalu,  Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad akhirnya membuka alasan retaknya hubungan antara dirinya, dengan Wagub Kepri, dimana hal itu didasari komitmen keduanya yang tak terjalin dengan baik sejauh ini.

Menurut Ansar, keretakan hubungan ini didasari komitmen keduanya tak terjalin dengan baik. “Saya kerja berdasarkan referensi undang-undang. Saya berkomitmen, kalau yang sebelah sana (Wagub Marlin Agustina) juga komitmen,” ujarnya.

Ansar juga menyinggung, setiap ke Batam selalu mengundang Wagub Marlin. Bahkan, Ansar kerap melakukan disposisi ke Marlin jika ada temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Inspektorat.

“Kalau ke Batam, saya selalu undang Ibu Marlin. Tapi (Marlin) tidak pernah hadir mendampingi saya. Saya tidak tahu, beliau jarang hadir, apakah karena sibuk mendampingi Pak Rudi (Wali Kota Batam sekaligus suami Marlin),” paparnya.

Ansar juga menyinggung kurangnya antusiasmenya Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dalam pelaksanaan Bantuan Sosial (Bansos), yang disalurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri

Dalam agenda Bansos lalu, akunya, tidak ada perwakilan Wali Kota yang hadir, bahkan Camat sekali pun. “Padahal ini kan bantuan Pemerintah, bukannya pribadi. Toh yang dibantu juga warga Batam,” tandasnya.

Hubungan ketidak harmonisan tersebut sampai juga ke telinga mahasiswa ketua umum Ikatan Mahasiswa Provinsi kepulauan Riau Pekanbaru

(IMPKR-PEKANBARU ) Hidayat mengingatkan pada tanggal 9 Desember 2020 pasangan Anshar – Marlin merupakan mandataris rakyat kepulauan Riau dengan harapan bisa membawa Kepri kedepannya lebih baik lagi.

“Kami sebagai putra-putri Kepri mengutuk keras atas ketidakharmonisan pemimpin Kepri. Jangan sampai terkontaminasi dengan arus kontestasi politik di tahun 2024 Mendatang. Perjalanan masih lama rakyat saat ini membutuhkan bantuan dan pemulihan ekonomi harus Fokus bantu rakyat di tengah situasi masyarakat yang sulit ini. Yang di khawatirkan Masyarakat nantinya jadi korban atas keretakan hubungan ini, pasalnya masalah ini akan mempengaruhi setiap kebijakan yang mereka ambil,”jelasnya.

Baik Ansar maupun Marlin ia menyarankan menyudahi polemik keretakan keduanya. Mereka harus bersatu bekerja sama untuk kemajuan Kepri

“Bekerja lah sesuai dengan tugas Gubernur dan wakil gubernur fokus membantu gubernur sesuai dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujarnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pasal 65 ayat 1

Kepala daerah mempunyai tugas:

a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

b.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

c.menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

d.menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

f.mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan

g.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66 ayat 1

Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

a.membantu kepala daerah dalam:

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;

3.memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan

4.memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;

b.memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;

c.melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan

d.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

”Sudah jelas bunyi UU Nomor 23 Tahun 2014, di pasal 65 dan 66 Tugas Kepala Daerah Memimpin Pemerintahan dan Wakil Kepala Daerah Membantu Kepala Daerah”, tegas pria kelahiran Anambas ini.

Kemudian ia mengajak seluruh Kepala Daerah di Kepri untuk bahu-membahu memutus rantai kemiskinan dan penularan Covid-19

“Begitu pun para Bupati/Walikota Se – Kepulauan Riau mari bersinergisitas dengan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengatasi kemiskinan dan penyebaaran virus Covid – 19 di Kepri. Saat ini masih di tahun 2021 tahanlah dulu sejenak ambisi kontestasi politik nya. Masyarakat saat ini membutuhkan bantuan tepat sasaran serta ciptakanlah harmonisasi di dalam memimpin. Masyarakat telah memberikan amanah dan kepercayaan sepenuhnya janganlah sampai adanya ebose of power ( Penyalahgunaan dari kekuasaan ) sehingga mengecewakan masyarakat,” tutupnya.(Hs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *