Proyek Dikerjakan Sebelum Kontrak Ada, Kabid CK PUPR: Secara Teknis Tidak Masalah

Proyek Dikerjakan Sebelum Kontrak Ada, Kabid CK PUPR: Secara Teknis Tidak Masalah

Proyek meresahkan masyarakat?

DK-Tanjungpinang-Media merupakan salah satu penyambung lidah rakyat. Untuk itu kami kembali menindaklanjuti aduan masyarakat yang berada di Kota Tanjungpinang terkait dugaan penyalahgunaan dalam pengerjaan proyek pembangunan Pos Keamanan Lingkungan yang beralamat di Perum Kijang Kencana 4 RT 5 RW 9, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan laporan salah satu warga yang berada di wilayah tersebut, yang enggan disebutkan namanya. Bahwa pembangunan pos kamling  tersebut sudah lama dikerjakan, dan informasinya menggunakan dana APBD Kota Tanjungpinang. Akan tetapi sampai dengan detik ini kami belum melihat Plang Proyek tersebut.

Jika Proyek tersebut benar menggunakan APBD. Pemasangan plang atau papan nama proyek suatu keharusan. Pasalnya hal tersebut merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pe­merintah.

Pihak kontraktor pelaksana diwajibkan untuk memasang plang nama proyek, ini dilakukan agar masyarakat mudah melakukan pengawasan proyek yang sedang dikerjakan.

Selain itu warga juga menanyakan perihal kontrak proyek tersebut. “Pasalnya sampai dengan saat ini kami belum mengetahui apakah kontrak proyek tersebut sudah ada atau tidak,” Jelas salah seorang warga kijang kencana tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 18/1999, disebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pada dasarnya, kontrak kerja konstruksi dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi, yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, untuk pekerjaan pelaksanaan, dan untuk pekerjaan pengawasan.

Untuk itu kami berusaha mengonfirmasi hal ini kepada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungpinang. Akan tetapi pada saat media kami kesana Kadis PUPR dan Kabid Cipta Karya tidak ada ditempat.

Kemudian kami mengonfirmasi melalui whatsapp kepada Kabid Cipta Karya (Desi). Kami menanyakan perihal proyek tersebut yang dikerjakan sebelum kontrak dan Surat Perintah Kerja keluar Kemudian Ibu Desi tersebut menjawab” Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saya tidak pernah menginstruksikan pekerjaan tersebut dilaksanakan sebelum SPK (Surat Perintah Kerja), Untuk saat ini SPK sudah diterbitkan, karena proses pengadaannya sudah selesai dan dapat dilaksanakan,” terang desi kepada media ini dengan fast respon.

Kemudian kami menanyakan perihal akankah yang sudah dikerjakan tersebut dibongkar lagi atau bagaimana karena juga dikerjakan sebelum plangnya ada?

Kemudian Ia kembali menjawab “secara teknis tidak masalah, nanti kami rapatkan kembali,” tuturnya melalui whatsapp kepada datakepri.com.(Hs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *