Pandangan Umum Fraksi DPRD Kepri, Fraksi PKB-PPP Menolak Pembangunan Infrastruktur Yang Menyerap Anggaran Ratusan Miliar Di Tahun 2022

Pandangan Umum Fraksi DPRD Kepri, Fraksi PKB-PPP Menolak Pembangunan Infrastruktur Yang Menyerap Anggaran Ratusan Miliar Di Tahun 2022

Juru Bicara Fraksi PKB-PPP (Sirajuddin Nur) saat penyampaian pandangan umum

DK-Tanjungpinang-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Kepulauan Riau menggelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022 (Jumat, 9/7).

Tampak hadir Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Marlin Agustina), PLT Kabiro Humas Pemprov Kepulauan Riau (Hasan), beserta beberapa kepala OPD yang mendampingi. Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepulauan Riau.
Sebelumnya pemerintah telah menyampaikan pidato pengantarnya terkait Rancangan Perda RPJMD, hari ini (9/7) giliran Fraksi-Fraksi di DPRD Kepri menyampaikan pandangan umumnya dihadapan Pemerintah dan DPRD.
Salah satu Fraksi di DPRD Kepri yaitu Fraksi PKB-PPP melalui Juru Bicaranya (Sirajuddin Nur) menilai RPJMD bukan hanya semata-mata dokumen guna memenuhi peraturan perundang-undangan. akan tetapi merupakan pedoman bagi kepala daerah dan seluruh komponen perangkat daerah dalam mengimplementasikan dan merealisasikan visi-misi Gubernur & Wakil Gubernur yang disejalankan dengan kondisi daerah Serta kebutuhan dan permasalahan yang ada guna melanjutkan pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Kemudian Rencana Pembangunan pemerintah yang komprehensif harus sejalan dengan janji-janji politik Gubernur & Wakil Gubernur pada saat kampanye pilkada yang lalu.
Selanjutnya Fraksi PKB-PPP memandang bahwa tahun 2022 menjadi tahun pertama Gubernur & Wakil Gubernur membuktikan janji politiknya kepada masyarakat

“Tahun pertama pemulihan ekonomi dengan penguatan jaring pengaman sosial. Hal ini harus tercermin dalam rencana pemerintah daerah.Sesuai dengan pidato penyampaian RPJMD maka tahun 2022 tidak dibenarkan pemerintah menggunakan APBD untuk kepentingan infrastruktur yang tidak sesuai dengan janji politik dan pidato penyampaian bahwa tahun 2022 adalah tahun pemulihan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa infrastruktur tidak berkaitan langsung dengan upaya pemulihan ekonomi. Maka tahun 2022 akan menjadi tahun pertama bagi Gubernur & Wakil Gubernur untuk membuktikan janji politiknya kepada masyarakat yang akan mengawasi bersama-sama. Fraksi PKB-PPP menolak segala bentuk macam pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang menyerap anggaran ratusan miliar hanya untuk kepentingan pebisnis dan pencitraan publik.” Tegas Juru Bicara Fraksi PKB-PPP diruangan terhormat tersebut.(HS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!