Paripurna DPRD Kepri: Anggota BPK RI Sampaikan Capaian Pemprov Kepri

Paripurna DPRD Kepri: Anggota BPK RI Sampaikan Capaian Pemprov Kepri

DK-Dompak – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2020. Dengan capaian itu, Pemprov Kepri berhasil meraih predikat WTP yang ke-11 secara berturut-turut sejak tahun 2010.

Capaian tersebut disampaikan oleh Anggota V BPK RI/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Prof. Dr. Bahrullah Akbar dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di Ruang Rapat Sidang Utama Balairung Raja Khalid DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis (21/05/2021) siang.

Dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 kepada Gubernur dan Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, S.H didampingi unsur pimpinan dan anggota DPRD Kepri serta dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Akhsanul Khaq, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kepri Masmudi, Sekdaprov Kepri T.S Arif Fadilah, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepulauan Riau.

Atas pencapaian ini, saya memberikan apresiasi dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh OPD Pemprov Kepri sebagai ujung tombak pengelolaan keuangan daerah, juga DPRD Provinsi Kepri, serta pihak-pihak terkait yang telah memberikan perhatian dan dukungan” kata Gubernur Ansar saat Sidang Paripurna Penyampaian LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemprov Kepri TA 2020 Kepada Gubernur Kepri dan Pimpinan DPRD Provinsi Kepri di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Kamis (20/5).

Kemudian Anggota V BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar menyampaikan rekomendasi atas catatan-catatan terkait opini WTP tersebut.

“Rekomendasi itu antara lain meminta Gubernur untuk memerintahkan PT. Pelabuhan Kepri untuk menyetorkan pendapatan hasil pemanfaatan Kapal MV. Lintas Kepri ke kas daerah selama tahun 2020, yang kedua memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran, dan yang ketiga memerintahkan seluruh kepala OPD untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengucapkan selamat kepada Gubernur Ansar dan jajarannya atas prestasi yang diraih.

“Namun disebalik predikat WTP tersebut, masih ada catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti. DPRD Provinsi Kepri akan melaksanakan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK RI tersebut,” Jelas Jumaga.(Hs)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *