BKKBN Kepri Akan Bentuk Satgas Penanganan Stunting Hingga Tingkat Desa

BKKBN Kepri Akan Bentuk Satgas Penanganan Stunting Hingga Tingkat Desa

(Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Mediheryanto, SH., MH)

DK-Tanjungpinang– Pemerintah pusat memberi perhatian penting terhadap stunting. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama.

Pada 25 Januari 2021, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjadi Ketua Pelaksanaan program percepatan tersebut. Dalam mencapai target penurunan prevalensi stunting tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan berperan sebagai koordinator program di mana Kepala BKKBN akan bertindak sebagai ketua pelaksana.

BKKBN yang memiliki infrastruktur organisasi hingga ke tingkat daerah nantinya juga akan dibantu oleh kementerian dan lembaga yang berkaitan.

Untuk di Provinsi Kepri, Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau (Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Mediheryanto, SH., MH) menyambut baik terkait tugas baru BKKBN dalam pengendalian stunting di Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, angka stunting di provinsi kepulauan riau berkisar 16%. Untuk itu BKKBN provinsi Kepulauan Riau berkewajiban menyukseskan penurunan angka stunting secara nasional dari 27,6% menjadi 14% di tahun 2024.

Kepada Awak media Mediheryanto mengatakan “ Bahwa angka stunting kita sudah jauh dibawah nasional untuk itu kita cukup menurunkan 2% saja sudah mencapai target nasional, kalau di Kepri kita melihat target-target di kabupaten/kota karena angka stunting kita rendah.”

Untuk itu dalam menurunkan angka stunting di Kepri sesuai target nasional ia memaparkan beberapa strategi “ pertama kita akan melakukan pemetaan stunting di tahun 2021, jadi mulai bulan april-mei  nanti kita akan melaksanakan pendataan keluarga dan pendataan stunting juga bukan hanya berdasarkan angka-angka akan tetapi by name by adress (siapakah dia, dimanakah alamatnya, anak siapa) dengan itu akan jelas dan akan terpetakan. Kemudian kita akan lakukan advokasi kepemerintah daerah mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota sampai dengan Ketua RT yang akan kita bangun komitmennya (terkait penanganan stunting), jika komitmen terbangun insyallah stunting akan kita tangani. Strategi selanjutnya dalam penanganan stunting ialah keterpaduan lintas sektor, tidak hanya BKKBN saja yang menangani stunting akan tetapi semua sektor terlibat. Nanti kita akan koordinasi secara jenjang ditingkat provinsi hingga tingkat desa akan dibentuk satgasnya.(Hs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *