Tanjungpinang– Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Tanjungpinang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perkumpulan Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan (PGHTK) Kota Tanjungpinang, Selasa (2/3).
RDP ini dilaksanakan bertempat Ruang Rapat DPRD Tanjungpinang. Rapat Dengar Pendapat Ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Tanjungpinang diantaranya Novaliandri Fathir, Dicky Novalindo, Agus Candra Wijaya dan Hendy Amerta. Turut diundang Kepala Dinas Pendidikan Tanjungpinang dan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Tanjungpinang. Akan tetapi yang hadir hanya PLT Kepala Dinas Pendidikan (Soemantri), sementara itu tidak tampak Kepala BKPSDM hadir yang hanya diwakili.
Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut para guru honorer yang hadir meminta penambahan kuota (P3K) kepada pemerintah melalui DPRD Tanjungpinang Untuk diusulkan kepusat.
Seperti diketahui sebelumnya pemerintah pusat pada tahun 2021 telah mencanangkan untuk merekrut 1 juta guru P3K. Khusus Kota Tanjungpinang mendapatkan kuota sebanyak 293 orang.
Hal ini disampaikan oleh PLT Kadis Pendidikan Tanjungpinang Soemantri Pada Rapat Dengar Pendapat “ Pas Rakor kita usulkan 534 orang akan tetapi yang disetujui pusat hanya 293 orang, P3K diberikan kesempatan tes sebanyak 3 kali untuk guru honorer. Siapkan diri belajar supaya bapak/ibu lulus ”. Tutur Soemantri.
“Kita akan menyurati kemenpan untuk kualifikasi pendidikan guru honorer. Tata usaha di sekolah dan guru agama untuk di P3K” tutur Fathir dalam membacakan hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Tanjungpinang dengan Guru Honorer Se-Tanjungpinang.
Sementara itu perwakilan guru honorer (Hasan Mardi Walisfa) yang juga Ketua PGHTK (Persatuan Guru Honorer dan Tenaga Pendidikan) Kota Tanjungpinang menaruh harapan besar kepada Komisi I DPRD Tanjungpinang, dalam wawancaranya kepada media mengatakan” Dalam audiensi hari ini kami menyampaikan kepada DPRD Tanjungpinang agar meminta penambahan kuota Tenaga P3K agar kedepan seluruh guru honorer Se-Tanjungpinang memperoleh kejelasan status, Selain itu kami juga meminta kepada BKPSDM terbuka dalam penyeleksian P3K nanti sehingga tidak ada titipan-titipan.”
Usai Rapat Dengar Pendapat, Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang kepada awak media menyampaikan respons atas aduan dari guru-guru honorer yang hadir dalam rapat dengar pendapat tadi “ Saya Hari ini dengan Pak PLT hari ini RDP terkait dengan penerimaan guru P3K tahun 2021 sebagai mana diketahui dinas pendidikan telah mengusulkan 534 guru untuk P3K yang diterima oleh pusat 293 orang, untuk persyaratannya mungkin belum secara resmi dikeluarkan oleh Menpan-rb, tapi yang kita ketahui bersama harus sarjana dan umurnya 35 tahun keatas. Artinya ini membantu kawan-kawan honor daerah untuk mengikuti P3K ini solusi untuk mereka tidak bisa mengikuti CPNS, mungkin untuk yang tidak sarjana kita akan menyurati secara resmi kepada Kemenpan-rb untuk meminta dispensasi terkait solusi bagaimana yang tidak sarjana bisa mengikuti P3K. Didalam surat (yang akan kami buat nanti) nanti bagaimana guru (honorer) yang sudah mengabdi ada yang 14 tahun agar bisa menjadi prioritas untuk penerimaan P3K ini, nanti ada 3 kali tes untuk P3K ini.”(Hs)
