Masyarakat Apresiasi Kinerja BPD Desa Kumantan

Masyarakat Apresiasi Kinerja BPD Desa Kumantan

DK-Riau-Masyarakat apresiasi kinerja
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemen-nya Desa. Adapun legalitas anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota, di mana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota. beberapa wewenang BPD diantara lain adalah sebagai melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa serta menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Rezki B. Putra salah seorang Warga masyarakat menilai kinerja BPD sangatlah baik karena telah melakukan wewenangnya yaitu sebagai pengawas terhadap pelaksanaan roda pemerintahan Desa Kumantan, kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Tidak hanya itu, kita harapkan BPD untuk dapat lebih tegas lagi dalam melakukan tugasnya dalam pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan harus mampu melakukan tindakan-tindakan preventif terhadap indikasi apabila terjadi ketimpangan kinerja Kepala Desa, karena BPD memiliki hak untuk meminta keterangan kepada pemerintahan Desa serta kebebasan untuk manyatakan pendapat terkait pembangunan Desa secara akuntabel.

Dengan adanya fungsi BPD sebagai pengawasan kinerja pemerintahan Desa dan sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, seharusnya berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak banyak terjadi karena mekanisme tata pengawasan telah diatur sedemikian rupa sehingga BPD memungkinkan malakukan pencegahan tindakan penyelewengan.

Salah satu upaya perwujudan pengawasan yang telah dilakukan BPD yakni telah malaksanakan serangkain tindakan pencegahan dengan diadakannya Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala Desa Kumantan yang dilaksanakan pada Rabu(10/06/2020). Hal ini diharapakan mampu menjadi refleksi terhadap pemerintahan desa agar lebih cermat lagi dalam optimalisasi penggunaan dana anggaran Desa agar tercapainya kesejahteraan rakyat. BPD Nampak jelas memiliki peran yang sangat strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana Desa agar tidak terjadinya tindakan penyelewengan.

Hal yang diungkapkan oleh Ketua BPD bapak Nursadri yang didampingi oleh wakil ketua BPD dan sejumlah masyarakat mengatakan sejauh ini kinerja Kepala Desa cukup memuaskan, akan tetapi masih ada sedikit beberapa kinerja yang harus dibenahi dan diperbaki lagi. Harapannya segala sesuatu pembangunan didesa tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk pengawasan pelaksanaannya,” ucapnya.

Ketua BPD berharap agar pembangunan Desa kedepan ini tidak terlepas dari pengawasan masyarakat serta pihak lain yang turut berpartisipasi untuk memberikan masukan serta kritikan yang positif demi kemajuan Desa guna menciptakan keselarasan penyejahteraan dimasa yang akan datang.
BPD juga menghimbau kepada masyarakat agar turut berkerjasama dalam melakukan pengawasan dan tindakan pengawalan terhadap anggran dana Desa agar tepat guna sasarannya. (Hs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *