DK-Pekanbaru-Perang dagang adalah konflik ekonomi yang terjadi ketika suatu negara memberlakukan atau meningkatkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya sebagai balasan hambatan perdaganganyang ditetapkan oleh pihak lainnya. Amerika Serikat akhirnya menerapkan tarif yang lebih tinggi bagi barang asal China. Lalu pemerintah China membalas dengan menaikan tarif tinggi kepada produk ekspor Amerika Serikat.
Perang dagang antara Amerika Serikat dan China dimulai sejak tanggal 22 Maret 2018, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan niatnya untuk menaikkan tarif sebesar US$ 50 miliar untuk barang-barang China. Besaran tarif impor yang dikenakan sebesar 25 persen. Sebagai pembalasan pemerintah China menerapkan tarif mereka untuk lebih dari 128 produk Amerika Serikat.[1]
Pada tanggal 6 Juli 2018 Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif terhadap barang-barang China US$ 34 miliar, yang kemudian menyebabkan China membalas dengan tarif yang serupa terhadap produk-produk Amerika Serikat.
Kebijakan kontroversial tersebut bermula dari keinginan Presiden Donald Trump yang ingin menurunkan defisit neraca perdagangan dari berbagai negara dunia, khususnya China. Pemerintah Amerika Serikat mengklaim defisit neraca dagang hingga 375 milyar dolar AS dengan China.
Saat ini neraca perdangan Indonesia pada bulan Januari 2019 tercatat mengalami defisit sebesar 1,16 milyar dolar Amerika Serikat. Angka ini lebih tinggi daripada defisit neraca dagang pada periode yang sama tahun 2018, yakni 760 juta dolar Amerika Serikat.
Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat-China tidak hanya berdampak buruk bagi hubungan bilateral antara Amerika Serikat-China, hal ini juga berdampak buruk untuk perekonomian Indonesia. Perang dagang antara Amerika Serikat-China akan menurunkan ekspor dan impor kedua negara tersebut, kemudian merambat ke negara-negara lainnya.[2]
Dampak lain yang akan terjadi dari Perang dagang antara Amerika Serikat-China diantaranya merugikan seluruh dunia, berpengaruh pada sektor keuangan dalam berbagai hal. Menyebabkan respon kebijakan moneter di Amerika Serikat yang suku bunga lebih tinggi. Resiko pasar lebih tinggi akan membuat penarikan modal di negara berkembang termasuk Indonesia.
Ketua kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono menerangkan, dampak dari perang perdagangan Amerika dan China ini dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Proteksi Amerika dan China menyebabkan komoditas membanjiri pasar global dan menekan harga termasuk komoditas ekspor di Indonesia. Gangguan ekspor tersebut dapat memperburuk neraca perdagangan Indonesia dan akan berdampak pada nilai tukar rupiah. [3]
Setelah nilai rupiah di Indonesia sempat anjlok dari awal tahun 2018 hingga bulan September dan Oktober, hingga berada pada posisi terlemah yaitu 14.927 per dollar Amerika Serikat pada tanggal 5 september 2018, sejak krisis keuangan Asia dua dekade lalu. Indonesia juga sempat mengalami defisit transaksi berjalan dan hutang yang tinggi, yang mengakibatkan peremkonomian menjadi rentan. Namun saat ini, nilai rupiah kembali menguat dan mengakibatkan pasar Indonesia menjadi pulih kembali. [4]
Pada bulan Oktober pasar Indonesia telah menguat kembali, setelah langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia (BI) untuk melindungi nilai tukar rupiah dan kini mulai mebuahkan hasil. Bank Indonesia telah menaikan suku bunga acuan sebanyak tigakali, dengan total kenaikan 100 basis poin (bps) dari suku bunga sebesar 4,25 persen sejak awal tahun 2018.
Kini suku bunga acuan menjadi 175 basis poin (bps) dan telah berlaku sejak 2018 lalu. Rupiah telah menguat 8 persen dari level terendah pada bulan oktober, sementara jakarta composite index naik sekitar 15 persen, dan obligasi meningkat.
Namun, Indonesia tetap rentan terhadap keluarnya modal. Kekhawatiran perang dagang yang berlanjut menjelang tenggat waktu 1 Maret dimana Amerika Serikat (AS) dan China akan menyelesaikan perselisihan tarif mereka yang membuat saham Indonesia turun 2 persen minggu lalu dan rupiah melemah 1 persen.
Menrut Gubernur Bank Indonesia yang perlu dilakukan oleh Bank Indonesia atau peran Bank Indonesia sebagai Bank sentral dan yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi perang dagang yang akan datang adalah Bank Indonesia harus memastikan ekonomi Indonesia kuat stabilitasnya, memperkuat permintaan industri, mendorong arus modal asing masuk, mencari trobosan baru baik dari luar maupun dari dalam, mendorong pariwisata, ekspor produk berdaya saing, relaksasi LTV untuk mendorong permintaan dalam negri.
Dan yang lain yang perlu dilakukan oleh Bank Indonesia atau peran Bank Indonesia sebagai Bank sentral dan yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi perang dagang yang akan datang adalah menyesuaikan suku bunga acuan dan terus mendorong agar permintaan domestik dalam sektor industri di Indonesia tetap tinggi. Pemerintah dapat menerapkan bea masuk anti-dumping (BMAD) atau non tarif barrier (NTB) untuk mengendalikan impor yang dapat membanjiri Indonesia sebagai peralihan pasar China maupun Amerika Serikat yang sedang bersiteru.
Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas moneter, namun juga menjaga stabilitas keuangan. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Sebab gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap aspek ekonomi. Meskipun adanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, sudah menjadi tugas Bank Indonesia dan pemerintah untuk melakukan berbagai hal untuk tetap menstabilkan perekonomian Indonesia.
Penulis:Rini Erawati
