DK-TANJUNGPINANG,(PAB)—
Kisruh pembayaran dana publikasi media di Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri belum juga menemukan titik terang. Nababan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) anggaran publikasi beberapa waktu lalu memberikan penjelasan kepada sejumlah awak media yang menanti pembayaran di ruang kerjanya.
Di hadapan sejumlah awak media, Patrik mengatakan bahwasanya anggaran publikasi mengalami pemangkasan, untuk itu Patrik melakukan upaya loby pada sejumlah pemilik media massa. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggencarkan tawar menawar anggaran secara sepihak. Tawar menawar tersebut dijelaskannya sesuai kebijakan pimpinannya, yakni Sekretaris DPRD Kepri. Patrik juga menambahkan,bahwa anggaran juga belum tersedia.
