SURAT EDARAN Kadis Kominfo Kota Tanjungpinang KANGKANGI UU PERS

SURAT EDARAN Kadis Kominfo Kota Tanjungpinang KANGKANGI UU PERS

DK-Tanjungpinang-Menanggapi Surat Edaran PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang  tentang kerjasama publikasi dan media massa, Ketua bidang humas DPD Provinsi Kepri Serikat Pers Republik Indonesia  Muhammad Holul Kepada DataKepri Mengatakan “Pemerintah Daerah seharusnya tidak melakukan diskriminasi anggaran terhadap media berbadan hukum yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Muhammad meminta kepada walikota Tanjungpinang Bapak Syahrul harus menyikapi ini ,karena Kominfo Tanjungpinang telah melakukan Diskriminilisasi media dan melanggar Kebebasan Pers yang telah diatur. Kalau Kominfo melakukan ,melanggar kebebasan Pers berarti pemilik media banyak yang menganggur dan Pemerintah sendiri Khususnya Pemko TPI membuat pengangguran yang melanggar hukum.”

Verifikasi Dewan Pers dan kartu uji kompetensi tidak bisa dijadikan salah satu persyaratan bagi perusahaan pers memperoleh pekerjaan advertorial tersebut karena berpotensi menghilangkan hak ekonomi pemilik media yang berbadan hukum sah dari KemenkumHAM RI.  “Kondisi ini jelas menunjukan bahwa pemerintah Kota Tanjungpinang tidak mengerti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dimana di dalamnya diatur bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendirikan perusahaan pers yang berbadan hukum,” ungkapnya.

Muhammad juga menambahkan, seluruh perusahaan pers lokal yang belum atau tidak terverifikasi Dewan Pers tetap memiliki hak yang sama untuk mendapat perlakuan adil dari pemerintah.(Hs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!