Berakhir Voting, Demokrat Jatim Usul Partainya Usung Jokowi di Pilpres 2019

Berakhir Voting, Demokrat Jatim Usul Partainya Usung Jokowi di Pilpres 2019

SURABAYA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pemilihan presiden mendatang.

Hal ini merujuk pada keputusan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Demokrat Jatim di Surabaya, dimana di sela acara juga dilakukan pemungutan suara untuk menentukan arah dukungan bakal calon presiden di Pilpres 2019.

Pilihannya hanya dua Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto.

Voting diikuti seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, 38 ketua DPC, serta lima perwakilan DPD Jatim.

Hasilnya, Jokowi meraih dukungan telak dengan 152 suara, Prabowo 56 suara dan enam suara lainnya dinyatakan tidak sah.

Selain rekomendasi voting, pertimbangan ini juga didasarkan pada pilihan gubernur terpilih yang juga diusung Demokrat di pilkada lalu, Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah telah mendeklarasikan dukungan ke Jokowi.

“Seharusnya pilihan dari gubernurnya Demokrat juga bisa dijadikan variabel pertimbangan DPP,” ujar Pakde Karwo yang saat ini juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur ini.

Pertimbangan lain, Pakde Karwo menyebut peluang untuk membuka poros ketiga juga sudah tertutup.

Sebab, bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke koalisi Jokowi, maka kans Demokrat untuk menggandeng partai lain demi tercapainya Presidential Threshold (ambang batas pencalonan presiden) pun hanya tinggal angan.

Apalagi, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah sepakat di poros kedua.

“Dengan PAN juga tidak cukup, tidak sampai 20 persen. Saya rasa tidak bisa ke alternatif ketiga,” jelas Gubernur jatim dua periode ini.

Sedangkan terkait kinerja Jokowi, Pakde Karwo menilai bahwa kinerja presiden telah sesuai dengan tujuan pembangunan

Hanya saja, sektor ekonomi perlu mendapat perhatian lebih.

Di antara contohnya, terkait anjloknya nilai tukar rupiah.

“Naiknya harga pakan ternak membuat harga telur naik, karena dolarnya Rp 13 ribu,” ungkapnya.

Untuk itu, Pakde Karwo menyarankan agar pemerintah mengurangi pembangunan infrastruktur yang banyak menyerap anggaraa.

Pihaknya menyarankan pembiayaan difokuskan pada penanggulangan kemiskinan.

“Dari pada uangnya untuk bayar bunga yang balik modalnya lama. Lebih baik untuk rakyat kecil. Untuk pembiayaan UMKM, misalnya,” tandasnya. (Hs)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *